Cegah Risiko Keamanan Pangan, BGN Gelar ToT Assessment Risiko untuk 108 Kepala SPPG Di Surabaya

Surabaya — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar kegiatan Training of Trainer (ToT) Assessment Risiko bagi 108 Kepala SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) di wilayah KPPG Surabaya. Pelatihan yang digelqr pada 29-31 Oktober 2025 di Hotel Wyndham tersebut bertujuan memperkuat kompetensi para pengelola program dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rufriyanto Maulana Yusuf selaku Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan upaya preventif untuk memastikan program berjalan aman dan berkualitas.

Baca Juga

2 hari  lalu

Semarak HUT ke-61 Partai Golkar Jawa Timur, Wujudkan Golkar Solid Indonesia Maju

30 administrator

“Kita ingin para kepala SPPG memiliki kompetensi untuk menilai risiko di wilayah masing-masing. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir kejadian luar biasa dan laporan terkait program MBG,” ujar Rufri

Dalam sesi ToT, peserta mendapat pelatihan simulasi penilaian risiko sesuai karakteristik SPPG masing-masing. Rufri menyampaikan bahwa perlakuan risiko di wilayah perkotaan seperti Surabaya berbeda dengan daerah non-perkotaan. “Mereka belajar mengidentifikasi titik kritis, menilai mana yang krusial, serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat,” jelasnya.

Salah satu risiko terbesar dalam program MBG adalah potensi keracunan makanan. Menyikapi hal itu, BGN telah merevisi petunjuk teknis program untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara optimal. Salah satu aturan baru adalah pembatasan jumlah penerima manfaat tiap SPPG. “SPPG tanpa chef bersertifikat maksimal melayani 2.500 penerima manfaat. Sementara yang memiliki juru masak bersertifikat bisa melayani hingga 3.000. Tidak ada SPPG yang melayani di atas batas tersebut,” tegas Rufri.

Baca Juga

2 hari  lalu

Proyek Drainase di Jalan Panglima Polim Bojonegoro Disorot: Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Minim Transparansi

27 administrator

Ia menambahkan, pengawasan program kini diperketat melalui kolaborasi lintas sektor. Direktorat Manajemen Risiko BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Koperasi, serta Kemendikdasmen untuk menyusun SOP dan panduan operasional.

“Dengan panduan yang sinkron antara BGN dan Kemendikdasmen, implementasi di lapangan, termasuk di sekolah, menjadi lebih terarah,” kata Rufri.

Meski kegiatan ini baru memasuki hari pertama, sejumlah peserta telah menyampaikan kendala awal terkait pelaksanaan program. BGN menyiapkan instrumen pendataan untuk memetakan berbagai risiko yang dihadapi di lapangan. “SPPG adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan penerima manfaat. Karena itu, peningkatan kompetensi manajemen risiko sangat penting,” tambahnya.

Rufri juga mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Surabaya yang dinilai berjalan baik. Ia berharap para peserta dapat menjadi agent of risk management di wilayah masing-masing. “Pelatihan ini lanjutan dari Bimtek sebelumnya. Harapannya, peserta mampu menularkan ilmunya kepada SPPG lain sehingga penguatan kompetensi berlangsung merata,” tutupnya.