Aksi demo unjuk rasa untuk pertama kalinya terjadi di Pemerintahan Bupati Madiun terpilih H Hari Wuryanto.Dan unjuk rasa ini terjadi di wilayah Desa Dempelan,Kec./Kab.Madiun yang situasinya sempat memanas setelah massa mendesak agar tuntutan diselesaikan hari ini juga. Dan Aparat keamanan dari Polres Madiun, Koramil Nglames, dan Satpol PP disiap siagakan untuk menjaga jalannya aksi tetap kondusif. Kapolsek Nglames, AKP Gunawan, mengimbau massa untuk tertib selama menyampaikan aspirasi.
Dalam orasinya,Ketua Forum Masyarakat Dempelan,Suwarno menegaskan bahwa aksi tersebut bukan didasari rasa kebencian, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan desa.
“Kami ingin desa ini lebih baik, dana desa dikelola dengan jujur dan transparan. Jika Bendahara Desa tidak transparan, maka harus segera dicopot dari jabatannya,” ucap jeger dengan tegas.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti hilangnya transparansi keuangan desa, khususnya terkait Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pengelolaan dana kegiatan desa. Mereka juga mempertanyakan alasan tidak adanya kegiatan peringatan HUT RI ke-80 di desa mereka.Padahal kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap tahun selalu dilaksanakan.
Sementara itu Camat Nglames, Hariono, menghimbau agar prinsip musyawarah mufakat harus dikedepankan. Ia mengakui adanya kelalaian dalam pengelolaan PAD tahun 2025, di mana sebagian dana masih dipegang Bendahara Desa.
Karena desakan dan tuntutan warga makin kuat,Bendahara Desa secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Warga meminta agar Pemerintahan Desa Dempelan juga berkomitmen untuk lebih transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan PAD kedepannya.
Menyikapi pelaksanaan unjuk rasa di Desa Dempelan ini,awak media central mencoba menghubungi Kepala DPMD Kab.Madiun,Drs Supriadi,S.Sos.”Terima kasih, kegiatan berjalan dengan baik dan tertib. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mencermati apa yang menjadi tuntutan peserta aksi, dengan mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang ada,” ujarnya lewat saluran WhatsApp.
Disamping statement Kadin PMD Kab.Madiun tersebut,pihak Kepala Inspektorat Kab.Madiun berjanji akan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.”Siap,kami akan melakukan audit,” tegas Kepala Inspektorat Joko Lelono,AP.MH. (Alx)
Leave a Reply