Sekdes Kabur Tinggalkan Jabatan Ada Apa

FB-Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigimoutong, ditemukan menumpuk di rumah warga setelah Sekretaris Desa (Sekdes) setempat memilih meninggalkan jabatannya. Penemuan tersebut terungkap saat tim monitoring Kecamatan Toribulu melakukan verifikasi administrasi desa pada Jumat (25/10/2025). Tim menemukan LPJ tahun 2021 hingga 2024 tidak tersimpan di kantor desa, melainkan di rumah salah satu warga bernama MD, yang mengaku menerima titipan dokumen tersebut langsung dari Sekdes sebelum pergi meninggalkan desa.

“Sekdes menitipkan dokumen itu ke saya dan berpesan agar tidak ada orang lain yang mengotak-atik. Kalau ada yang memeriksa silakan, tapi tidak boleh dibawa pulang atau tercecer,” ujar MD kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

Baca Juga

1 hari  lalu

Anggota Komisi D DPRD Jatim Fraksi Nasdem Khusnul Arif Apresiasi Dinas ESDM Raih Subroto Award 2025

9 administrator

MD menuturkan, Sekdes memutuskan meninggalkan tugasnya sejak 2024 dan pergi ke Morowali untuk bekerja, karena sudah tidak cocok dengan kepala desa dan sistem administrasi pemerintahan yang dianggapnya terlalu rumit.

“Dia bilang tidak sanggup dengan kebijakan kades. Banyak pertanggungjawaban yang tidak punya bukti atau nota. Jadi dia lebih memilih keluar dan mencari pekerjaan lain,” ungkap MD menirukan pesan Sekdes.

Sementara itu, Tim Monitoring Kecamatan Toribulu, yang diketuai oleh NM, membenarkan adanya kejanggalan tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

Gebyar Membatik IGTK Dampelas: Menumbuhkan Kreativitas dan Cinta Budaya pada Anak Usia Din

29 administrator

“Kami menemukan tumpukan LPJ tahun 2021 sampai 2024 di rumah warga. Seharusnya dokumen itu berada di kantor desa dan juga diarsipkan di kantor camat,” jelas NM.

NM menambahkan, sejak kepala desa IM kembali diaktifkan menjabat, hingga kini Dana Desa tahap II maupun Alokasi Dana Desa (ADD) belum diajukan. Bahkan, gaji perangkat desa juga tertunda.

“Perubahan Rencana Anggaran (RAB) Desa yang sudah dimusyawarahkan belum bisa diproses karena sistem sudah tertutup. Ini akibat gejolak penolakan terhadap IM yang kembali menjabat sebagai kades,” tambah NM.

Kondisi tersebut membuat roda pemerintahan Desa Toribulu Selatan berjalan tidak semestinya. Masyarakat kini mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa, sementara aparat kecamatan berjanji akan melakukan pemeriksaan lanjutan atas dokumen LPJ yang ditemukan tersebut.

Gejolak internal pemerintahan desa, ketidakjelasan administrasi keuangan, serta indikasi lemahnya pengawasan, sangat berdampak langsung pada pelayanan masyarakat dan penyaluran dana desa. (dilansir dari berita format)