Rapat Kinerja 2026 Tekankan Disiplin dan Optimalisasi Tugas Pegawai di Kecamatan Pipikoro

Sigi – Pemerintah Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, menggelar rapat pembahasan kinerja tahun 2026 di Kantor Kecamatan Pipikoro. Rapat tersebut menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja, kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta optimalisasi pelaporan kinerja pegawai sesuai arahan Bupati Sigi.
Sekretaris Kecamatan Pipikoro, Endi Liwo, ST, dalam arahannya menyampaikan bahwa disiplin menjadi fondasi utama dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah. Ia menegaskan bahwa apel pagi wajib dilaksanakan setiap hari kerja sebagai bentuk kedisiplinan dan kesiapan pegawai dalam menjalankan tugas.
Selain itu, kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat juga kembali ditekankan sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja kecamatan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas secara rinci pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Setiap pegawai diminta untuk memahami dan melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Terkait administrasi dan pendataan, Sekcam Endi Liwo menegaskan bahwa setiap pegawai wajib melaporkan data melalui aplikasi Coretax (kortex) pajak, sebagai bagian dari kewajiban pelaporan dan transparansi kinerja aparatur.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) yang masih bertugas di desa diminta tetap menjalankan tugasnya di wilayah desa, namun apabila terdapat agenda atau kewajiban di tingkat kecamatan, maka wajib hadir di kantor kecamatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan pelayanan.
Rapat kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi dan perencanaan kerja tahun 2026, yang diselaraskan dengan arahan dan kebijakan Bupati Sigi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Pipikoro dapat meningkatkan kinerja, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tahun 2026.